JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Agenda Acara

Pin It

Pada bagian lain dalam Rakor Lingkup BBPTP yang dilaksanakan dalam waktu beberapa hari ini (22-24/8/2019), peserta Rakor dari para Kasubbag Tata Usaha membahas mengenai penguatan manajemen sumberdaya manusia. BPTP seluruh Indonesia adalah ujung tombak Balitbangtan di daerah untuk hilirisasi inovasi pertanian Balitbangtan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPTP membutuhkan penguatan manajemen sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Penguatan manajemen sumberdaya manusia mencakup juga peningkatan kapasitas peneliti, penyuluh, litkayasa, pustakawan dan fungsional umum lainnya. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian nomor 458/Kpts.010/I.1/07/2017 tentang Peta Jabatan, banyak Pejabat Fungsional Lingkup Balitbangtan tertunda kenaikan jabatannya karena tidak tersedia formasi pada jenjang jabatan yang dituju Penyesuaian jabatan dan kepangkatan menurut Kepmentan ini dapat direvisi sampai dengan tahun 2019. Untuk itu pada rakor ini setiap BPTP harus mengusulkan revisi peta jabatan tersebut dengan menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Peta jabatan tersebut harus mengacu pada cluster BPTP dan untuk BPTP Bengkulu adalah cluster 3. Terdapat beberapa jabatan yang harus diperbaiki terutama jabatan yang tidak ada di cluster 3. Peta jabatan lengkap dengan ABK harus dikumpulkan paling lambat hari Rabu depan. Sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan dilakukan pada Periode April dan Oktober setiap tahun. Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler, BKN Pusat menggunakan data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Apabila data SAPK tidak dimutakhirkan maka nama pegawai yang akan naik pangkat tidak akan muncul, sehingga proses kenaikan pangkat gagal, maka SAPK harus senantiasa diupdate. Peraturan jabatan fungsional peneliti telah banyak berubah, dengan diberlakukannya Perka LIPI No. 14 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019, Mekanisme Sistem Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti telah mengikuti aturan tersebut. Dalam kenaikan jabatan fungsional peneliti ada tiga hal yang harus dipenuhi, yakni angka kredit, hasil kerja minimal dan ketersediaan formasi jabatan. Disamping itu, setiap kenaikan jabatan fungsional peneliti ditentukan melalui ujian kompetensi.